PEDOMAN PENGELOLAAN KEPANITERAAN
DASAR HUKUM & HIERARKI
Pengelolaan administrasi kepaniteraan dan pelayanan publik di Pengadilan Agama dilaksanakan secara tertib, modern, dan akuntabel merujuk pada regulasi Mahkamah Agung RI, Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag), serta Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandung.
STANDAR PELAYANAN & PTSP
| SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan. Unduh Dokumen |
|
| SK Dirjen Badilag No. 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama. Unduh Dokumen |
|
| Permenpan RB No. 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 (Dasar Pelaksanaan RB). Unduh Dokumen |
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
| UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Unduh Dokumen |
|
| PP No. 61 Tahun 2010 & Penjelasannya Tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008. Unduh PP 61 | Unduh Penjelasan |
|
| SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Unduh Dokumen |
REGULASI TERBARU & TERKAIT
- PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (e-Court & e-Litigasi).
- PERMA No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
- SK KMA No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan (Pembaruan SK 1-144).
- Kebijakan PTA Bandung terkait Implementasi Administrasi Perkara Berbasis Teknologi Informasi di Wilayah Jawa Barat.
