PEDOMAN & DASAR HUKUM
LANDASAN HUKUM UTAMA
Seluruh pedoman di bawah ini mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan serta kebijakan strategis Mahkamah Agung RI, termasuk namun tidak terbatas pada:
- Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035: Arah strategis Mahkamah Agung menuju Badan Peradilan yang Agung.
- PERMA No. 7 Tahun 2022: Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- SK KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022: Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.
PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Perpres No. 12 Tahun 2021 (Perubahan atas Perpres 16/2018 Pengadaan Barang/Jasa)
- PermenPANRB No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
- PermenPANRB No. 19 Tahun 2014 (Perubahan PermenPANRB 20/2010)
- Keppres No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi ke Mahkamah Agung
- SK KMA No. 001/KMA/SK/I/2010 tentang Penunjukan KPA/Pengguna Barang
- SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi
- SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
- SK KMA No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik
PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI
- UU No. 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
- PP No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- PERMA No. 3 Tahun 2020 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai
- SK KMA No. 070/KMA/SK/V/2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja
- SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Penegakan Disiplin Kerja (Tukin)
- SK KMA No. 210/KMA/SK/VIII/2020 Tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja
- SK KMA No. 248/KMA/SK/XII/2021 (Perubahan SK KMA 210/2020)
- SK Sekma No. 008-A/SEK/SK/I/2012 Tentang Aturan Perilaku Pegawai
- SK Sekma No. 035/SK/IX/2008 (Juklak Penegakan Disiplin)
- Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI Tahun 2012
PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI
- UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- UU No. 5 Tahun 2004 (Perubahan UU MA)
- UU No. 3 Tahun 2006 (Perubahan UU Peradilan Agama)
- UU No. 3 Tahun 2009 (Perubahan Kedua UU MA)
- UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- UU No. 50 Tahun 2009 (Perubahan Kedua UU Peradilan Agama)
- UU No. 16 Tahun 2019 (Perubahan UU Perkawinan)
- Perpres No. 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat MA
- Perpres No. 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan MA
- PERMA No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kepaniteraan & Kesekretariatan
- PERMA No. 1 Tahun 2017 (Perubahan PERMA 7/2015)
- PERMA No. 4 Tahun 2018 (Perubahan Kedua PERMA 7/2015)
- PERMA No. 2 Tahun 2020 (Perubahan Ketiga PERMA 7/2015)
- PERMA No. 4 Tahun 2022 (Perubahan Keempat PERMA 7/2015)
- PERMA No. 9 Tahun 2022 (Perubahan Kelima PERMA 7/2015)
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
- PP No. 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif PNBP Mahkamah Agung
- PMK No. 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan Bendahara
- PMK No. 7/PMK.02/2014 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran
- PMK No. 230/PMK.05/2016 (Perubahan PMK 162/2013 Bendahara)
- Peraturan Sekma No. 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP
- SK KMA No. 070/KMA/SK/V/2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja
- SE Bersama Dirjen Perbendaharaan & BKN No. SE-19/PB/2014
- SE No. SE-5/PB/2012 Tentang Penarikan Dana
- SE No. SE-14/PB/2012 Tentang Pencairan Dana Non Belanja Pegawai
