PEDOMAN & DASAR HUKUM
LANDASAN HUKUM UTAMA
Pedoman pengelolaan kesekretariatan Pengadilan Agama Cianjur mengacu pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang relevan, khususnya dalam bidang organisasi, kepegawaian, pelayanan informasi publik, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan beserta perubahannya.
- PERMA Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas PERMA Nomor 7 Tahun 2015.
- SK KMA Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI
- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- SK KMA Nomor 001/KMA/SK/I/2010 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
- SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
- SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan
PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI
- UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
- PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- PERMA Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
- SK KMA Nomor 210/KMA/SK/VIII/2020 tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja
- SK KMA Nomor 248/KMA/SK/XII/2021 tentang Perubahan atas SK KMA Nomor 210/KMA/SK/VIII/2020
- SK Sekma Nomor 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai
- SK Sekma Nomor 035/SK/IX/2008 tentang Juklak Penegakan Disiplin
PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI
- UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung
- PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan beserta perubahannya
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
- PP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
- PMK Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN
- PMK Nomor 7/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran Berjalan
- PMK Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 162/PMK.05/2013
- Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP
- SE Bersama Dirjen Perbendaharaan dan BKN Nomor SE-19/PB/2014
- Surat Edaran Nomor SE-5/PB/2012 tentang Penarikan Dana
- Surat Edaran Nomor SE-14/PB/2012 tentang Pencairan Dana Non Belanja Pegawai
PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
